Diskusi HMRH ITB: Konflik Agraria Karawang

Sampai saat ini, masalah sengketa lahan masih menjadi topik hangat yang dibicarakan masyarakat. Salah satu nya adalah konflik agraria karawang yang sudah memicu kerusuhan. HMRH ITB melalui Departemen Eksternal mengadakan kajian tentang masalah ini pada 26 Agustus yang lalu. Konflik agraria karawang menseketakan lahan yang berada di Desa Margamulya, Desa Wanasari, dan Desa Wanakerta, ketiganya termasuk ke dalam kawasan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Konflik ini terjadi diantara dua pihak, petani dari masing- masing desa melawan PT Sumber Air Mas Pratama. Sebenarnya, akar masalah dari konflik ini sudah dimulai lama sekali pada tahun 1800an.

kajian1

            Diskusi/ forum ini ditujukan kepada massa HMRH ITB sebagai bentuk pencerdasan isu terhangat serta berkaitan dengan keilmuan yang ada di HMRH ITB. Selain itu diskusi ini merupakan bentuk internalisasi dan kaderisasi intrakampus untuk pembentukan budaya kajian di HMRH. Tujuan diskusi tentang pemecahan masalah konflik agraria Karawang ini adalah mendorong lahirnya satu forum bersama untuk melahirkan kesepahaman penyelesaian konflik agraria dalam upaya menegakkan Hak Asasi Petani.

            Konflik agraria ini merupakan sengketa lahan, baik lahan pertanian maupun lahan hutan, oleh kaum kapitalis yang menyebabkan penguasaan terhadap hak pribadi warga negara Indonesia. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara melakukan adu domba kaum bawah melalui media dengan memantik isu yang berbau SARA. Hal ini dapat terjadi karena kondisi masyarakat kaum bawah yang tidak mengerti hukum kepemilikan lahan, seperti halnya sertifikasi lahan.

            Pada tahun 1870 tanah Karawang termasuk dalam Tegalwaroelanden yang luasnya 55.173 ha, meliputi daerah TelukJambe, Ciampel, Ciririp & Kandang Sapi. Warga ketiga desa tersebut telah diberi hak erfpacht dan telah disewakan ke pengusaha Belanda, P&T Landen, dengan perlindungan Eigendom dan asas Domein Verklaaring. Hak Erfpacht (HGU) yang sudah dikuasai korporatdisertai dengan Eigendom (

kajian2kepemilikan) dengan asas Domein Verklaaring (pemilikan tanah bebas & tidak terbatas) memunculkan kata “Tanah Partikelir” di Indonesia. Tanah Partikelir adalah tanah yang sudah memiliki hak pertuanan. P&T Landen menggunakan tanah tersebut untuk menanam kopi, tebu, kapas dan tembakau. Pada tahap ini petani pun sudah berubah statusnya menjadi pen

            Sementara itu, daerah pangkalan Tegalwaroelanden disewakan ke pengusaha Tiongkok, Tan Goan Pauw dari keluarga Goan, berdasarkan hukum Indischestaatsregeling. Daerah pangkalan Tegalwaroelanden yang dimaksud pun meliputi ketiga desa yang lahannya sedang disengketakan tersebut. Pada tahun 1897 keluarga Goan diberikan hak konsesi atas lahan, berupa Maatschappij Tot Exploitatie der Tegalwaroelanden (Izin Eksploitasi Masyarakat). Raupan keuntungan ggarap.

yang sangat besar bagi keluarga Goan dengan memiliki hak erfpacht & Izin Eksploitasi Masyarakat mengundang sorotan pengusaha Tiongkok yang ada saat itu. Tan Tek Hiem salah satunya, ia pun “menyerang” lahan Tegalwaroe milik keluarga Goan dengan segala cara, salah satunya dengan menyengketakan lahan tersebut juga. Setelah perjuangan yang cukup lama, tahun 1906 Tan Tek Hiem memenangkan tanah itu dengan dasar hukum Verponding, tertulis, ia berhak menggunakannya sampai tahun 1949.

            Kesimpulan yang didapat dari forum kali ini adalah masih rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat di Karawang. Hal tersebut menyebabkan mereka mudah dikelabui pihak- pihak tertentu. Sudah tugas kita sebagai mahasiswa untuk memberikan pemahaman- pemahaman baik kepada masyarakat maupun pihak lain agar kejadian seperti ini dapat dihindarkan.
kajian3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *